Bahayanya Nasionalisasi Aset Asing. Apa Pasalnya ?

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - (Foto: inilahcom)

SEKITARUNNES.COM, JAKARTA - Tidak dinyana dan tak diduga, secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirim sinyal kepada kandidat calon presiden soal bahayanya nasionalisasi aset asing. Apa pasalnya?
Meski SBY tidak menyebut nama capres itu secara jelas, namun publik tahu bahwa sosok capres yang dilaporkan mau menasionalisasi semua aset asing itu adalah Prabowo Subianto, kandidat presiden dari Partai Gerindra. Padahal perjanjian kerjasama dengan pihak asing itu dilakukan sejak era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto hingga sekarang. Tapi benarkah Prabowo mau menasionalisasi aset asing tersebut?
“Tidak ada ambisi Prabowo untuk nasionalisasi aset asing itu, hanya seruan bagi negoasiasi ulang kontrak karya yang lebih adil dan baik antara RI dan asing, namun bukan melakukan nasionalisasi aset asing sebagaimana disinyalir banyak pihak,” kata Nehemia Lawalata, mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo dan tokoh Persatuan Alumni GMNI.
Dalam wawancara di Youtube, SBY mengaku tidak akan mendukung Capres yang janjinya muluk-muluk yang pada akhirnya jika terpilih nanti tidak bisa membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat. SBY lalu mencontohlan soal janji seorang Capres saat kampanye yang ingin menasionalisasi seluruh aset asing di Indonesia.
"Selama ini (janji Capres) yang berbahaya misalnya calon presiden yang mengatakan kalau saya terpilih menjadi presiden maka semua aset asing dinasionalisasi, kita ambil alih," kata SBY.
Prabowo memang dalam sorotan media asing dan pemberitaan New York Times pada 26 Maret 2014 lalu menyebutkan, Prabowo Subianto dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat (AS) di Indonesia jika terpilih presiden sebab AS punya banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki banyak perusahaan besar dunia di Indonesia di antara Freeport di Papua.
Keponakan Prabowo Subianto yang juga calon anggota DPR RI, Aryo Djojohadikusumo, dengan tegas menepis tudingan tersebut. “Pak Prabowo tidak akan menasionalisasi aset-aset asing yang ada di Indonesia,” kata Aryo dalam kesempatan berbincang dan menikmati makan siang dengan INILAHCOM, di Jakarta, Rabu (8/5).
“Yang benar saja. Kita tak akan membuat buruk iklim usaha dan iklim investasi yang ada,” kata dia. Lebih jauh Aryo menyatakan, sikap tersebut mencakup semua aset perusahaan asing yang ada di Indonesia. “Catat ya, Pak Prabowo bahkan tak akan menyentuh Freeport, Newmont untuk soal nasionalisasi. Tak akan,” kata pria yang menempuh pendidikan pascaSMP-nya di London, Inggris tersebut.
Tetapi Aryo menegaskan, bila terpilih menjadi presiden, memang Prabowo akan banyak menekan perusahaan asing untuk berlaku lebih fair. “Kita mungkin akan menekan Freeport untuk lebih adil membayar pajak dan royalty. Kita akan menekan mereka untuk memperhatikan warga dan lingkungan sekitar. Apa salahnya bikin pembangkit untuk memberi warga sekitar listrik gratis?” kata dia.
Tidak hanya itu, Prabowo pun mungkin akan lebih menekan Freeport untuk membangun smelter-smelter yang akan sangat berguna bagi warga. “Juga meningkatkan CSR perusahaan,” kata dia.
Kembali pada pernyataan SBY di atas, hal itu nampaknya dimaksudkan untuk ‘mengingatkan dan mengoreksi’ agar Prabowo tidak salah langkah dan tidak perlu berkampanye mau menasionalisasi aset asing, sebab pemerintah bisa diseret ke arbitrase internasional.
"Kalau hari ini semua aset asing di Indonesia itu dinasionalisasi maka besok kita akan dituntut di arbitrase internasional, lusa kita bisa kalah dan kalahnya kita itu akan memporak-porandakan perekonomian dan dampaknya akan dahsyat," kata SBY.
Bagi Prabowo, sodokan dan koreksi Presiden SBY itu harus dilihat secara konstruktif, dan seyogianya menjadi cambuk untuk refleksi diri dan merenung kembali mengenai visi-misi, agenda dan programnya secara rasional dan terukur.
Dengan menyimak ‘sodokan’ dari SBY itu, yang juga sejawatnya di TNI, Prabowo masih ada waktu untuk berbenah diri dan bertafakur secara lebih dalam lagi. Prabowo perlu melakukan klarifikasi dan koreksi atas pernyataan soal nasionalisasi aset asing tersebut. Agar tidak disalahpahami oleh dunia internasional, tidak dimusuhi dan tidak dikucilkan oleh kekuatan-kekuatan global. [berbagai sumber]


Sumber : nasional.inilah.com